Yukkita simak sama-sama! 1. Bandung. Bandung adalah ibu kota Provinsi Jawa Barat. Kota ini menjadi salah satu destinasi wisata dan bisnis paling menggiurkan dan menjanjikan yang dapat kamu kunjungi di provinsi Jabar. Apalagi kalau tiba akhir pekan, duh. Jangan heran kalau antrean mobil selalu mengular panjang di berbagai jalan protokol kota ini. Cirebon Sudah sejak dulu Cirebon menjadi wilayah penghasil garam terbesar di Jawa Barat. Dalam satu musim kemarau saja, ratusan ribu ton garam berhasil diproduksi. Di tahun 2018, tercatat jumlah garam yang dihasilkan cukup melimpah yaitu mencapai 483 ribu ton, angka tersebut melebihi target yang ditentukan yaitu 350 ribu ton. Zonaindustri yang akan dicantumkan dalam revisi rencana tata ruang wilayah itu dinilai akan menggerus sentra garam nasional di Cirebon. "Pengembangan zona industri akan mengancam sentra garam di Cirebon," ujar Ketua Asosiasi Petani Garam Seluruh Indonesia (Apgasi) Jawa Barat Mohammad Taufik, Jumat (10/11), di Cirebon. Gambar1. Pesisir Kota Cirebon, Kecamatan Kejaksan dan Lemahwungkuk Sumber: Google Earth, 2018 Analisis Lokasi Penelitian Kota Cirebon merupakan Provinsi Jawa Barat, kota ini terletak di utara pantai Pulau Jawa. Kota Cirebon memiliki letak geografis 108,33 o dan 6,41o Lintang Selatan pantai utara Pulau Jawa. Cirebonmerupakan salah satu daerah yang memiliki nilai produksi rotan terbesar di Indonesia. Sebagian industri rotan di Indonesia diketahui berada di Kabupaten Cirebon, dengan pengolahan sebagai bahan baku furniture. Salah satu desa di Cirebon yang dikenal dengan kerajinan rotannya adalah Desa Tegalwangi, Weru, Cirebon, Jawa Barat. Beberapadaerah yang memiliki sentra batik antara lain terdapat di Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan, dan berbagai daerah di Indonesia lainnya. Salah satu sentra batik di Provinsi Jawa Barat terdapat di Kabupaten Cirebon. Sentra batik yang terkenal dari Kabupaten Cirebon ini terletak di Kecamatan Plered dan Kecamatan Weru. Kawasan sentra Adayang bercerita, ketika Jokowi datang berkampanye ke Cirebon. Katanya, ia akan memperluas Pelabuhan dan mengembangkan industri batik dan industri kreatif di Cirebon. Ini berarti akan Rumahpintar merupakan sarana pemberdayaan masyarakat yang dapat mewadahi berbagai kegiatan dimulai dari pendidikan anak usia dini, remaja, kaum perempuan hingga kelompok lanjut usia. Alamat Website: Blog. Telepon: 085814737570 / 085810342954. Luaslahan kritis di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, mencapai 3.834,45 hektare. Provinsi Jawa Barat merupakan sentra poduksi Mangga terbesar setelah Jawa Timur dengan sentra utama di Kabupaten Cirebon, Majalengka dan Indramayu. dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat , serta Kelompok Tani Mangga, asosiasi produsen mangga dll. Untuk itu 1 MAKANAN TRADISIONAL KHAS JAWA BARAT. 2. SEGA LENGKO (NASI LENGKO) Nasi lengko ini bisa di jumpai dan merupakan makanan khas masyarakat pantai utara seperti Cirebon. Walaupun terlihat sederhana makanan khas ini sarat dengan protein dan serat juga makanan rendah kalori, karena bahan-bahan untuk membuat nasi lengko adalah 100% non- hewani AZsw. Daya tampung dan daya dukung kawasan bakal dijadikan pertimbangan pemerintah dalam upaya pembangunan rendah karbon PRK. Keseimbangan antara aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial mulai dirujuk sebagai tujuan pembangunan berkelanjutan dalam RPJMN 2020-2024. PRK dianggap menjadi penengah dari dua mazhab ekonomi. Mazhab yang menekankan pada eksploitasi sumber daya alam tanpa memperdulikan lingkungan, dengan mazhab yang mengutamakan perlindungan lingkungan. Pemprov Jabar telah mengesahkan Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah RPRKD sebagai rujukan PRK. Pemprov Jabar juga berencana membuka kawasan ekonomi khusus di kawasan segitiga Cirebon, Indramayu dan Subang Rebana. Namun, sejauh ini rancangan Rencana Tata Ruang Wilayah RTRW masih dikaji. Pemerhati lingkungan khawatir lambatnya kajian terutama dari aspek lingkungan dapat berimbas tak terkendalinya alih fungsi lahan yang berujung pada pembangunan berkelanjutan itu sendiri. Daya tampung dan daya dukung kawasan bakal dijadikan pertimbangan pemerintah dalam upaya pembangunan rendah karbon PRK. Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RPJMN 2020-2024, misalnya, keseimbangan antara aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial mulai dirujuk sebagai tujuan pembangunan berkelanjutan. Agaknya, itu adalah harapan baru ditengah paradigma pembangunan yang dianut selama ini, hanya bertumpu pada ekonomi semata. PRK dianggap menjadi solusi karena merupakan penengah dari dua mazhab ekonomi. Mazhab yang menekankan pada eksploitasi sumber daya alam tanpa memperdulikan lingkungan, dengan mazhab yang mengutamakan perlindungan lingkungan. Direktur Lingkungan Hidup Badan Perencanaan Nasional Bappenas, Medrilzam, mengatakan bahwa inisiatif pembangunan rendah karbon akan diarusutamakan menjadi bagian penting. Selain didasari kesepakatan global, pemerintah pusat secara bertahap akan mulai menerapkan konsep serupa di level daerah demi target penurunan emisi 29% di tahun 2030. “Kita tetap konsen terhadap penurunan emisi. Namun disamping itu, kita juga fokus pada intensitas penurunan emisi. Itu penting diperhitungkan agar bisa mencapai pembangunan berkelanjutan. Maka kami coba menginisiasi kerjasama dengan 7 provinsi, salah satunya Jawa Barat,” kata Medrilzam di Bandung beberapa waktu lalu. baca Kala Indonesia Siapkan Rencana Pembangunan Rendah Karbon Foto udara kondisi Sungai Citarum, Baleendah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Tampak airnya menghitam bercampur limbah. Foto Donny Iqbal/Mongabay Indonesia Kendati terhitung baru, Medrilzam berkeyakinan, konsep PRK ideal diterapkan sebagai upaya memperbaiki perencanaan sekaligus pemantauan pembangunannya. “Poin utamanya tetap pada daya dukung dan daya tampung. Karena aspek keseimbangan lingkungan akan dijadikan dasar menjamin keberlangsungan, dan ini sudah inline sejalan dengan tujuan pembangunan yang telah tertuang di RPJMN 2020 – 2024,” katanya. Bappenas dan Jabar, bakal berkolaborasi selama 3 tahun. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bappeda Pemprov Jabar, M. Taufiq Budi Santoso menuturkan sudah mengesahkan Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah RPRKD Jabar sebagai kerangka kebijakan PRK di tingkat daerah. Sebagai penunjangnya, beberapa tata aturan dan kebijakan bakal dimutakhirkan. Peraturan Gubernur diprioritaskan untuk terbit guna mengakomodir kebijakan. Dalam waktu dekat, kata Taufiq, akan juga diagendakan revisi RPJMD dan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penataan. “Tentunya disesuaikan dengan program PRK. Targetnya tahun ini selesai, sehingga 27 kabupaten/kota bisa dijadikan pedoman perencanaan wilayahnya menyesuaikan arahan Pemprov Jabar untuk perencanaan 2021 paling tidak dan seterusnya.” ujar Taufiq. Berdasarkan laporan tahun 2019, emisi di Jabar berada di angka 130 juta ton CO2. Persentasenya, disumbang dari kehutanan serta sampah dan limbah cair domestik masing – masing dan Taufiq mengungkapkan, apabila rencana aksi sudah selesai di susun. Nilai proyek terkait low carbon development mencapai Rp12,5 Triliun. Pendanaan itu berasal dari APBN, APBD, swasta dan donor. baca juga Pembangunan Rendah Karbon untuk Mengerem Laju Perubahan Iklim Kondisi alih fungsi kawasan di Bandung Timur. Foto Donny Iqbal/Mongabay Indonesia Infrastruktur yang masuk skema PRK yaitu Jalur Lingkar Cirebon, akses KA ke Patimban, dan akses KA ke Kertajati namun masih dalam tahap perencanaan. Nantinya, skema itu akan juga terintegrasi dengan rencana Pemprov Jabar membangun kawasan ekonomi khusus KEK Rebana Cirebon, Subang, Majalengka. Luas Segitiga Rebana mencapai km persegi. Ada sebelas zona yang sudah dilelang kepada para penanam modal. Konektivitas di kawasan Segitiga Rebana ini memang sudah disiapkan setidaknya sejak era Gubernur Jabar Ridwan Kamil. Pelabuhan Patimban senilai Rp43,2 triliun ditargetkan rampung pada 2020. Lalu telah lebih dulu rampung, yaitu Bandara Kertajati yang diresmikan Presiden Joko Widodo pada 24 Mei 2018 menjadi modal utama. Ridwan Kamil punya ambisi besar di KEK Rebana. Sebab menurut Ridwan, tidak ada kawasan strategis di Indonesia seperti Rebana, yakni kawasan yang berdekatan dengan Pelabuhan Patimban dan Bandara Kertajati. Dia pun menyebut kawasan Rebana sebagai kota futuristik. Dalam keterangan resmi, Ridwan menuturkan, apabila Segitiga Rebana terwujud akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi Jabar sebesar 9%. Tak hanya itu, peluang lapangan pekerjaan dipredikisi menyerap 5 juta angkatan kerja. Hitung-hitungan itu memang menjanjikan. Pada 2019, investasi yang terealisasi di Jabar mencapai Rp137,5 triliun. Ridwan pun memaparkan sejumlah langkah dalam menggenjot pertumbuhan ekonomi melalui lima strategi ekonomi. “Provinsi yang nilai konkret investasinya terbesar di Republik Indonesia adalah Jawa Barat. Investasi kita sendiri Rp137,5 triliun yang hadir. Membawa pekerjaan, transfer teknologi, dan lain sebagainya,” ujar Ridwan Kamil di acara pembukaan Musyawarah Daerah Musda XVI Himpunan Pengusaha Muda Indonesia HIPMI Jawa Barat di Kabupaten Karawang, Senin 9/3/20 lalu . perlu dibaca Menggagas Pembangunan Rendah Emisi Dalam Rencana Pembangunan Desa. Seperti Apa? Petani garam menggarap lahannya berlatar Pembangkit Listrik Tenaga Uap PLTU I di Desa Kanci, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, beberpa waktu lalu. PT Cirebon Electric Power CEP kembali membangun PLTU Cirebon Unit II, dan ditargetkan beroperasi secara komersial Commercial on Date/COD pada 2022. Foto Donny Iqbal/Mongabay Indonesia Dituntut Bijak Tata Ruang Pengamat Lingkungan Universitas Padjajaran Unpad Bandung, Chay Asdak, mengingatkan Pemerintah Jabar agar seyogyanya mendahulukan kajian lingkungan hidup strategis KLHS. Jika berjalan lambat dalam konteks pembangunan KEK dikhawatirkan dapat berimbas pada anomali tata ruang. Chay memberikan catatan, instrumen penting itu kerap dianggap sebagai pelengkap administrasi semata, penyusunannya dilakukan untuk menjalankan perintah Undang-Undang, tanpa benar-benar menjawab substansi persoalan lingkungan. Hal itu mutlak dihindari. Apalagi, Jabar sudah berkomitmen dalam PRK. “Karena KEK ini skemanya satu lansekap yang menggabungkan lintas wilayah, jangan sampai konsep perancangannya justru parsial. Misalnya RTRW rencana tata ruang wilayah daerah tidak inline dengan provinsi. Jika sudah begitu akan sulit untuk mencapai membangun secara berkelanjutan,” katanya. Berdasarkan informasi yang dihimpun, sejauh ini RTRW teranyar Jabar masih dalam tahap pembahasan dengan pemerintah pusat dan DPR. Karena pada RTRW sebelumnya pembangunan KEK Rebana memang tidak dimasukan. Chay mengatakan, pemerintah juga perlu mempertimbangkan tata guna lahan. Pembangunan Waduk Jatigede di Sumedang, adalah contohnya. Semula bendungan ini dibangun untuk menunjang pertanian seluas 90 ribu hektare di kawasan timur Jabar. Kini, dipastikan bakal bergeser menjadi penunjang bagi industri dan properti. “Pemerintah perlu memperhitungkan itu. Masalahnya, kawasan itu merupakan lumbung pangan yang juga punya peran strategis,” ungkap Chay. Pemerintah dianggap belum memiliki desain besar pembangunan KEK. KEK dibangun, tetapi belum ada yang berhasil dan bisa dijadikan model. Bercermin pada bencana hidrometerologi kian intens melanda Jabar menunjukkan kerusakan daya dukung lingkungan. Direktur Walhi Jabar, Meiki Paedong mengkritisi, menyoal itu. Hasil kajian Walhi menyebut kerusakan lingkungan kerap kali meningkat seiring pembangunan insfrakstruktur. Petani garam menggarap lahannya berlatar Pembangkit Listrik Tenaga Uap PLTU I di Desa Kanci, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, beberpa waktu lalu. PT Cirebon Electric Power CEP kembali membangun PLTU Cirebon Unit II, dan ditargetkan beroperasi secara komersial Commercial on Date/COD pada Donny Iqbal/Mongabay Indonesia Sementara, di Kabupaten Cirebon, laju investasi melonjak tajam dalam beberapa tahun terakhir. Keteresediaan lahan untuk industri mampu membawa investor ke sentra pangan nasional tersebut. Dalam Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten Cirebon 2018-2038, Pemkab Cirebon menyiapkan lahan hektar untuk industri. Jumlah ini melonjak dibandingkan Perda No 17/2011 tentang RTRW 2011-2031 yang awalnya hanya hektare. Alih fungsi lahan untuk kawasan industri tak hanya menggusur lahan pertanian, tetapi juga ribuan orang yang bergantung pada penghidupan petani dan petambak. Di Losari, misalnya, rencananya lahan industri telah disiapkan seluas hektare. Losari menjadi salah satu dari 16 kecamatan yang daerahnya menjadi kawasan industri besar dan menengah. Warga Desa Ambulu, Ridwan, mengaku gusar dengan rencana pemerintah. Dia tak ingin bernasib seperti warga di Karawang dan Bekasi. Ketika beralih menjadi industri, mereka kehilangan tanah. Penghidupan warganya menjadi tak jelas karena kehilangan mata pencarian. “Kami sudah sejahtera dengan bertani maupun menambak, yang bagi kami lahan di sini produktif. Kalau nanti jadi industri lalu kami hidup dari mana?” keluh Ridwan. Merujuk data Pertanian Cirebon, kabupaten yang berpenduduk juta jiwa ini rutin setiap tahun memasok lebih dari ton beras ke Jabar dan Jakarta. Begitupun potensi produksi garam mencapai ton atau hampir sepertiga target produksi nasional, 1,5 juta ton. Artikel yang diterbitkan oleh bandung, Cirebon, emisi karbon, featured, infrastruktur, jawa, jawa barat, kerusakan lingkungan, komitmen jokowi, pembangunan berkelanjutan, pencemaran lingkungan, Perubahan Iklim CIREBON - Pemerintah Kota Cirebon, saat ini merancang pembangunan industri yang strategis untuk kemudahan investasi, meskipun daerah tersebut tidak memiliki kawasan Daerah Kota Cirebon, Agus Mulyadi, mengatakan luas titik di Kota Cirebon hanya 1,5 persen dari keseluruhan wilayah. Menurutnya, hal itu bukan menjadi alasan untuk tidak mengatakan, produk industri memberikan kontribusi besar untuk PDRB di Kota Cirebon, menempati posisi ketiga dalam pertumbuhan ekonomi setelah pelayanan dan jasa serta industri keuangan."Rencana induk pembangunan industri Ripik di Kota Cirebon merupakan rencana yang strategis dan harus disusun dengan baik. Sehingga, pengembangan industri tetap dapat dioptimalkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi,” kata Agus di Kota Cirebon, Kamis 28/10/2021. Agus berharap, rencana pembangunan kawasan industri ini diharapkan selesai dalam waktu ini, lanjut Agus, rencana detail tata ruang RDTR untuk pengaturan zonasi, pengaturan investasi dan persyaratan perizinan online single submission OSS juga sudah disiapkan pemerintah JugaKemenperin Terbitkan Aturan Baru Soal Pengawasan Industri, Ini IsinyaPelaku Properti Siap Tangkap Potensi Pengembangan Ekonomi Jawa BaratKawasan Industri Dekat Dengan Tol Trans Jawa Mulai Dilirik“Jadi tinggal rencana induk saja. Kalau rencana induk sudah ada, proses perizinan juga sudah dipermudah maka investor baik yang lama maupun baru dapat berinvestasi di Kota Cirebon," kata Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian DKUKMPP Kota Cirebon Maharani Dewi mengatakan, untuk wilayah Kota Cirebon memiliki 49,09 hektare di kawasan Lemahwungkuk, Kesambi dan mengatakan, kemungkinan nantinya titik industri akan berkembang ke wilayah kecamatan lain "Untuk industri yang dikembangkan bisa industri pertanian maupun industri-industri lainnya," katanya. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News CIREBON - Pemerintah Kabupaten Cirebon akan menjadikan wilayah Cirebon Timur sebagai kawasan industri, karena wilayah tersebut merupakan daerah tandus dan berada di wilayah jalur pantai laut Cirebon, Imron Rosyadi, mengatakan, progres pencanangan kawasan industri di wilayah timur Cirebon saat ini terus dirancang oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperdagin Kabupaten Cirebon."Kami mengajak pengusaha untuk berinvestasi di wilayah Cirebon," kata Imron, Jumat 14/10/2020.Sebelumnya, Kepala Disperindag Kabupaten Cirebon, Deni Agustin, menyebutkan, wilayah Kabupaten Cirebon bagian timur sudah dilirik para pengusaha industri besar. Faktor pendukung investasi di Kabupaten Cirebon wilayah timur saat ini yakni, Bandara Internasional Jawa Barat BIJB Kertajati, Pelabuhan Muara Djati, Tol Cikopo-Palimanan Cipali, PLTU Cirebon, dan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan Cisumdawu."Untuk sarana prasarana, jangan khawatir. Jalan menuju Kabupaten Cirebon memiliki banyak akses. Banyak kemudahan di Cirebon," yang berhasil dihimpun, peruntukan industri menengah dan besar di Kabupaten Cirebon, berada di Ciwaringin, Gempol, Ciwaringin, Arjawinangun, Palimanan, Losari, Pangenan, Gebang, Ciledug, Pabedilan, Depok, dan untuk kawasan industri kecil dan mikro berada di Sedong, Greged, Lemahabang, Astanajapura, Lemahabang, dan Pasaleman. K45 Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini cirebon